Judul tersebut merupakan salah satu pertanyaan yang dilontarkan salah satu anggota grup guru di media sosial. Pertanyaan ini cukup membuat banyak anggota grup untuk berkomentar, kendati pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan klasik yang sering kali dilontarkan oleh para pelaku pendidikan. Komentar dari pertanyaan tersebut pun beragam, ada yang jelas-jelas menyatakan bahwa pendidikan adalah bisnis dan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa pendidikan bukanlah bisnis.
Masing-masing memiliki argumentasi yang berbeda satu sama lain. Hebatnya, argumen yang dikemukan pun masuk akal. Salah satu argumen yang diungkap, misalnya, pendidikan bukan bisnis sebab tidak ada satu pun kebijakan berbicara tentang hal tersebut dengan kata lain pemerintah tidak mendapatkan keuntungan apapun.
Terhadap argumen ini saya mengamini, kendati tidak 100%. Ya benar bahwa tidak ada kebijakan yang berbicara bahwa pendidikan merupakan bisnis, akan tetapi jika pemerintah tidak diuntungkan rasa-rasanya kurang pas. Keuntungan terbesar yang pemerintah dapatkan adalah sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Sisi lain dari itu, dengan adanya pendidikan akan terbuka lapangan pekerjaan seperti pekerja konstruksi, penerbit buku, konveksi, transportasi dsb. Dan, mungkin, keuntungan yang paling besar yang didapat pemerintah adalah terjadinya mobilisasi status ekonomi sosial dari kelas bawah ke kelas atas. Artinya, dengan adanya pendidikan berbagai kerawanan sosial dapat diminimalisir. Kendati, tidak dapat dipungkiri, bahwa ada banyak kasus justru pendidikanlah yang berkontribusi pada terjadinya kerentanan sosial.
Terkait dengan hal tersebut, ada juga argumen yang cukup menggelitik. Pendidikan bukanlah bisnis, sebab jika ia memang bisnis maka apa yang didapatkan guru harusnya melebihi apa yang didapatkan buruh. Nyatanya, penghasilan guru selalu di bawah UMR, dan bahkan lebih parah. Pada poin ini, saya menganggap memang itulah yang terjadi kendati banyak juga guru yang sudah sangat sejahtera.
Berbeda dengan argumen di atas, ada juga yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah bisnis. Argumentasi yang dikembangkannya terkait dengan praktik pendidikan yang mengharuskan orang tua mengeluarkan banyak biaya; SPP, pembangunan, daftar ulang, kegiatan, buku, seragam, transportasi dsb. Terhadap argumentasi ini saya pun mengamininya, akan tetapi, lagi-lagi tidak 100%. Saya melihat, bahwa dalam praktik pendidikan, paradigma bisnis tidak dapat dilepaskan. Pernyataan-pernyataan tentang pendidikan seperti kualitas, profesionalisme, perencanaan, pengorganisasian, pemasaran dsb. menunjukkan hal tersebut.
Dalam banyak kasus, paradigma bisnis pada dasarnya membantu sebuah institusi pendidikan memperjelas arah, tujuan dan bentuk yang ditawarkan kepada konsumen. Khususnya di perkotaan (urban), konsumen sudah lebih kritis dan rasional mengenai model pendidikan apa yang dibutuhkan. Sehingga, ketika gagal merumuskan arah, tujuan dan bentuk dari institusi pendidikan maka relatif akan ditinggalkan. Dan, persoalan biaya tidak menjadi masalah ketika institusi pendidikan mampu menjawab kebutuhan konsumen. Dalam konteks pedesaan (rural), paradigma bisnis juga dibutuhkan tetapi lebih menyasar pada bagaimana memperkuat modal sosial. Sebab, jika melulu terkait keuntungan ekonomi, institusi pendidikan akan ditinggalkan. Sehingga, yang dibutuhkan bagaimana mengkonversi modal sosial menjadi modal ekonomi, misalnya dengan mendorong masyarakat untuk bersadaqah, wakaf, terlibat dalam pembangunan dan lain sebagainya.
Dari poin ini, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan berada dalam sebuah ruang yang mengharuskan bisnis dan idealisme menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, pertanyaan yang sekaligus judul di atas tidak relevan untuk diajukan karena masing-masing berkontribusi dalam praktik pendidikan itu sendiri. Persoalannya, justru, adalah bagaimana menyeimbangkannya. Sebab, dalam praktik pendidikan itu sendiri terdapat banyak dimensi yang saling mempengaruhi; sosial, moral, religius, ekonomi, budaya, dsb.
Itu menurut saya, bagaimana dengan Anda…
